Rapat Bulanan Bulan Februari 2019 dan Sosialisasi Pencanagan Pembagunan Zona Itegritas pada Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB

on Wednesday, 13 February 2019. Posted in Berita

Rapat Bulanan Bulan Februari 2019 dan Sosialisasi Pencanagan Pembagunan Zona Itegritas pada Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB

Pada hariSenintanggal 11 Februari sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Ruang Sidang Garuda pada Kantor Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB, telah diadakan Rapat Bulanan untuk bulan Februari 2019, Rapat Bulanan ini merupakan standar dalam system Akreditasi penjaminan mutu dan reformasi birokrasi, rapat ini langsung dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB, Bapak MUHAMMAD DJOHAN ARIFIN, S.H. rapat ini sekaligus juga  mensosialisasikan Pembagunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada rapat hari itu Ketua Pengadilan didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magelang Ibu SRI HARSIWI, S.H., M.H. , Panitera Bapak YUSRIZAL, S.H.,M.H, dan Sekretaris Bapak SUATMADI, S.H,  serta rapat juga dihadiri oleh Bapak dan Ibu Hakim, Bapak Wakil Panitera, para Panitera Muda, Para Kasubag, Para Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti juga seluruh karyawan dan karyawati Pengadilan Negeri magelang Kelas IB

Adapun agenda rapat yang langsung dipimpin oleh Ketua Pengadila Negeri Magelang adalah sebagai berikut :

1.     Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Pengadilan Pengadilan (4 Pilar) dengan Pengadilan Tinggi jawa Tengah di Pengadilan Tinggi Semarang dan Sosilaisasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM serta Pembinaan dari Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris ;

2.     Tanya jawab

3.     Kesimpulan

4.     Penutup

Pembinaan Ketua

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Magelang Kelas IBMenyampaikan hasil Rapat Koordinasi 4 Pilar di Pengadilan Tinggi Semarang yaitu :

1.     Peran PT agar selalu menjaga Integritas

-        Menekankan lagi mengenai Kode Etik Hakim dan Pegawai supaya benar-benar dihayati dan dijalankan

-        Kita diminta untuk menigkatkan Integritas

-        Untuk selalu mengingat dan mengamalkan Perma RI 7, 8, dan 9 tahun 2016

2.     Menyampikan apa yang telah disampaikan WKMA

-        Mengenai Pembangunan Zona Integritas

-        Tata Naskah : setiap surat harus ada minimal 2 paraf dan benar-benar meneliti surat tersebut;

-        Sarana prasarana Rumah dinas agar dimaksimalkan

3.     Menyampaikan apa yang telah disampaikan Bapak Suhadi

-        Sema No 2 tahun 2014

-        Terkait PK, para Hakim PN hanya memeriksa syarat formal bukan materil,  selanjutnya adalah  kewenangan MA RI

-        Pada tanggal 20 Maret 2019 IKAHI akan memperingati hari ulang tahun ke-66, dimohon membuat seminar-seminar di Universitas dengan thema “Indepandensi Hakim” dan juga mengadakan Ziarah atau Bakti Sosial ke Pantai Asuhan.

4.     Menyampaikan petunjuk Dijen Badilum MA RI, terkait dana makan Tahanan tidak boleh ditanggung oleh 2 (dua) instansi  (Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri) kecuali persidangan sampai malam;

5.     Persiapan Pembangunan Zona Integritas

-        Kita sudah melaksanakan pencanagan zona integritas supaya tetap dilanjutkan dengan Pembangunannya ;

-        Melaksanakan WBK dan WBBM ;

-        Perlu adanya TIM Pembangunan Zona Integritas ;

-        Mengenai e-Court, progresnya harus disampaikan ke KPT ;

-        Terkait kedisiplinan perkara , Kita dihimbau untuk selalu membuka Aplikasi Monitoring SIPP (MIS) ;

-        KPT akan selalu memoitoring Pengadilan melalui teleconference ;

-        Penyerapan DIPA 03 harus diatas 95 % ;

-        SPPD tidak boleh diberikan jika hanya dalam satu kota ;

-        Pemeliharaan Akreditasi harus ada bukti autentik sebelum dan sesudah.

-        Mengenai Rolemodel harus sesuai Permenpan

6.     Akan segera mempersiapkanE-Register (Implementasi SIPP)

7.     Terkait akan ada pertemuan lembaga Penegak Hukum se Jawa Tengah diakhir bulan ini, diminta setiap Satker untuk menginventarisir permasalahan-permasalahan real yang bersinggungan antar sesama aparat penegak hukum, dan sudah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi paling lambat tanggal 14 Februari 2019.

Pembinaan Wakil Ketua

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magelang menekankan :

1. Jika ada permasalahan mengenai kantor maka harus diselesaikan secara berjenjang sebagaimana yang diatur dalam Perma No 8 Tahun 2016 tentang pengawasan dan Pembinaan atasan langsung ;

2. Sepanjang Pimpinan tidak menyalahi aturan, sebagai bawahan wajib dan haruslah tidak boleh membangkang dan selalu menuruti apa yang pimpinan arahkan ;

 

Pembinaan Panitera

Panitera menambahkan apa yang telah disampaikan oleh KPN dan WKPN yaitu :

1.     Mengingatkan kembali diawal tahun ini kepada semuanya tentang PTSP khusus kepada para Panmud untuk selalu mengawasi pelaksanaan petugas/stafnya yang ada di PTSP, agar benar benar melaksanakan tugasnya dengan baik, karena PTSP Pengadilan adalah wajah/cermin dari kantor Pengadilan Negeri Magelang, karena semua pelayanan Peradilan pada masyarakat pencari keadilan ada pada meja PTSP tersebut, jadi petugas yang ada disana diharapkan wajib menguasai tugas pokok dan pungsi dari bagian2 nya masing masing,  juga dapat memberikan pelayanan yang ramah sesuai dengan system akreditasi yaitu 3S (senyum, salam dan sapa), sehingga outputnya dapat memberikan pelayanan maximal/memuaskan kepada masyarakat ;

2.     Pada kesempatan itu juga diingatkan kepada semua Panitera Pengganti dan Jurusita untuk selalu Disiplin dalam penginputan dan penguploadan perkaranya kedalam SIPP, karena SIPP adalah sumber segala informasi yang pada setiap Pengadilan ;

3.     Dikatakan juga, bahwa sejak beberapa tahun yang lalu,  Mahkamah Agung RI telah mencanangkan kalau Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya sedang menuju Peradilan Modern berbasis Teknologi Informasi, maka diharapkan semua aparat Peradilan harus sudah menguasai Teknologi informasi, karena apabila tidak, maka kita akan tergerus dengan teknologi itu sendiri, untuk itu sedari sekarang kita semua harus sudah memilik semangat yang maximal untuk melaksanakan hal tersebut, karena terbukti sekarang sudah dikeluarkannya beberapa regulasi tentang penggunan system berbasis Teknologi informasi tersebut, seperti antara lain dikeluarkannya suratnya dari Dirjen Badilum MA RI No 1153/DJU/HM02.3/12/2018 tertanggal 14 Desember 2018 tentang Penerapan Register Elektronik pada Pengadilan yang akhirnya nanti akan menghapus Register/buku manual yang akan diganti e-Register, lalu Perma No. 3 Tahun 2008 tentang e-court yang nantinya customer/pencar keadilan akan dapat langsung kapan saja mendaftarkan perkara, membayar biaya perkara dan pemanggilan sidang serta penyampaian dokumen secara elektronik atau e-court, Memorandun No 004/PAN/HK.01/1/2019 tanggal 4 Januari 2019 dimana pengiriman berkas Kasasi dan PK harus/wajib disertai dengan soft copynya, tentang penegakan Ketentuan SEMA No 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas SEMA No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan permohonan Kasasi dan PK dan apabila tidak maka perkara tersebut tidak akan diregisterkan/didaftarkan pada Kepaniteraan MA RI dan apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka akan mendapatkan penilaian oleh MA RI kepada kinerja atasan di Pengadilan khusunya Panitera selaku Administrator di Pengadilan, dan yang terbaru surat Dirjen Badilum MA RI No 55/DJU/HK.00.1/1/2019 tentang Target SPPT-TI Tahun 2019-2010 kepada 5 (lima) Pengadilan Tinggi yang menjadi Pilot Project SPPT-TI dimana nantinya SPPT-TI akan berlaku secara nasional, dimana SPPT_TI adalah system atau database penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi, dimana ini merupakan bentuk pertukaran informasi pelayanan antara sesama lembaga/aparat penegak hukum dalam rangka untuk melaksanakan  Perpres No 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan SPPT-TI ini juga merupakan unggulan MA RI tahun ini ;

4.     selanjutnya pada kesempatan itu juga Panitera mengingatkan kembali tentang PERMA  No.8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung di lingkungan MA RI dan Badan Peradilan dibawahnya, dan SK KMA No. 122/2013 tentang kode etik Pedoman dan Perilaku Panitera dan jurusita, dan terhadap aturan tersebut panitera mengingatkan untuk selalu menghayati dan mengamalkan aturan2 tersebut diatas, dan menegaskan untuk jangan melakukan perbuatan2 yang tercela dengan cara selalu mengingat Allah swt, Inshallah kita akan terhindar dari hal hal yang melanggar, dan mengingatkan juga supaya dapat Disiplin, baik jam kerja maupun jam pulang sebagaimana aturan jam kerja yang telah ditentukan ;

5.     Dirjen Badilum MA RI  telah mengeluarkan SK No. 2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan yang berada di Lingkungan Peradilan Umum, untuk itu diminta supaya semua unit2 Kepaniteraan untuk dapat melaksankan tugas sesuai dengan SOP tersebut ;

6.     Panitera juga memberi kesempatan kepada Panitera Muda Pidana Bapak Kamsino, S.H. untuk menyampaikan hasil Sosialisasi SPPT-TI yang mana SPPT_TI adalah system atau database penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi, dimana ini merupakan bentuk pertukaran informasi pelayanan antara sesama lembaga/aparat penegak hukum dalam rangka untuk melaksanakan  Perpres No 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan SPPT-TI ini juga merupakan unggulan MA RI tahun ini, dan nantinya SPPT-TI tertsebut akan ditindak lanjuti kembali ;

Pembinaan Sekretaris

1.     Menyampaikan bahwa Realissi DIPA Pengadilan Negeri Magelang menduduki peringkat No. 11 se Jawa Tengah.

2.     Mengenai PNBP Supaya mengacu pada PP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

TANYA JAWAB

-              Pada rapat ini diberikan kesempatan kepada peserta rapat seluruhnya untuk mengajukan pertanyaan atau saran kepada Pimpinan ;

Setelah Tanya jawab, lalu hasil rapat dibacakan Kesimpulannya oleh Notulen rapat, dan, selanjutnyarapat ditutup oleh Ketua Pengadilan Negeri Magelang pukul 10.10 WIB.