Selamat datang di situs resmi Pengadilan Negeri Magelang   Klik Untuk Mendengarkan Teks Selamat datang di situs resmi Pengadilan Negeri Magelang Pendukung Pengguna Difabel

Sosialisai Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentigan di Wilayah Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB

on Friday, 22 February 2019. Posted in Berita

Sosialisai Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentigan di Wilayah Pengadilan Negeri Magelang Kelas IB

Jum’at, 22 Februari 2019 Sekira Pukul 14.10 Wib. Bertemapt di Ruang Sidang Garuda telah diadakan Sosialisasi  Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentigan.

Sosialisasi yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negei Magelang Kelas I B Bapak M. Djohan Arifin, S.H. didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magelang Ibu Sri Harsiwi, S.H., M.H. dan Sekretaris Pengadilan Negeri Magelang Bapak Suatmadi, S.H. dilanjutkan dengan Pemaparan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentigan oleh Ketua Pengadilan Negeri Magelang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka optimalisasi kinerja Pengadilan Negeri Magelang yang membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Magelang di dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya.

Potensi adanya benturan kepentingan harus dapat ditangani secara tepat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar setiap keputusan yang diambil telah dilandasi dengan pertimbangan yang profesional, obyektif, berintegritas, independen, transparan, dan responsibel.

Petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Negeri Magelang mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Magelang untuk mengenal dan mengatasi terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak penyimpangan.

Tujuan ditetapkannya pedoman ini adalah:

1.                Sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Magelang untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan.

2.                Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja;

3.                Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara.

4.                Menegakkan integritas.

5.                Menciptakan pengadilan yang bersih dan berwibawa.

C.  Ruang lingkup

petunjuk pelaksanaan ini meliputi aturan mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip, etika dan tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi benturan kepentingan.

D. Pengertian

Benturan kepentingan adalah situasi dimana pejabat atau pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan, kebijakan, atau tindakannya.

Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi sebagai akibat dari adanya hubungan afiliasi/hubungan dekat atau balas jasa serta pengaruh dari pihak lain.

Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat/pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusan dan/atau tindakannya.

Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar pejabat/pegawai atau antara pejabat/pegawai dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.

Nepotisme adalah setiap perbuatan pejabat/pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya

BAB II

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

A. Prinsip Dasar

Prinsip dasar dalam penanganan benturan kepentingan, sebagai berikut:

1.                Mengutamakan kepentingan umum;

2.                Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;

3.                Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan Pimpinan;

4.                Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan

B.           Identifikasi Bentuk, Jenis dan Sumber Benturan Kepentingan

Identifikasi Bentuk benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan

Pengadilan Negeri Magelang, antara lain:

1.                Penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu putusan/penetapan hakim, keputusan atau pengambilan kebijakan dari pejabat terkait;

2.                Penggunaan aset jabatan untuk kepentingan pribadi;

 

3.                Penggunaan informasi yang seharusnya dirahasiakan karena jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;

4.                Memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya sehingga merugikan pengguna pelayanan lainnya;

5.                Proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;

6.                Penyalahgunaan jabatan;

7.                Menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

Identifikasi Jenis benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan

Pengadilan Negeri Magelang, antara lain:

1.                Putusan/Penetapan Pengadilan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;

2.                Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;

3.                Pemberian izin yang diskriminatif;

4.                Pengangkatan/pengusulan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat;

5.                Pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;

6.                Komersialisasi pelayanan publik;

7.                Penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi/golongan;

8.                Menjadi bagian dari pihak yang diawasi;

9.                Melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;

10.             Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;

11.             Melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.

Identifikasi          Sumberbenturan              kepentingan        yang      terjadi   di            lingkungan

Pengadilan Negeri Magelang, antara lain dapat berasal dari:

1.                Penyalahgunaan wewenang, yaitu membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;

2.                Perangkapan jabatan, yaitu menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;

3.                Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat/pegawai Pengadilan Negeri Magelang dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan sehingga mempengaruhi keputusannya;

4.                Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya; dan

5.                Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pejabat/pegawai Pengadilan Negeri Magelang yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

C.    Pencegahan Terjadinya Situasi Benturan Kepentingan

Dalam rangka mencegah terjadinya situasi benturan kepentingan, maka setiap pejabat/pegawai Pengadilan Negeri Magelang dilarang:

1.                Ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi terjadinya benturan kepentingan;

2.                Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok ataupun pihak lain atas beban APBN/DIPA;

3.                Memegang jabatan publik lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4.                Melakukan transaksi atau menggunakan harta/aset Barang Milik Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;

5.                Menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) atau hiburan (entertainment) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;

6.                Mengijinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai Pengadilan Negeri Magelang;

7.                Menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;

8.                Bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pengadilan Negeri Magelang;

9.                Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pengadilan Negeri Magelang, yang pada saat dilaksanakan perbuatan untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

D.           Penanganan Benturan Kepentingan

1.                Pada prinsipnya seluruh pejabat/pegawai Pengadilan Negeri Magelang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan.

2.                Dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan terkait tugas dan fungsinya itu, pejabat/pegawai Pengadilan Negeri Magelang harus mendasarkan diri pada:

a.      Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku;

b.      Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, atau Kode Etik Panitera dan Jurusita, maupun Kewajiban dan Larangan Pegawai Negeri Sipil;

c.      Profesionalitas, integritas, obyektifitas, independensi, transparansi, dan responsibilitas;

d.      Prinsip-prinsip pelayanan prima;

e.      Tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi/golongan;

f.       Tidak dipengaruhi hubungan afiliasi.

3.                Dalam hal pejabat/pegawai terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan, maka yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Atasan Langsung dengan mencantumkan alasannya.

4.                Pejabat/Pegawai yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan, dapat melaporkan melalui Sistem Pelaporan Pengaduan Orang Dalam (Whistle Blowing System).

5.                Apabila pejabat/pegawai berada dalam situasi benturan kepentingan, maka untuk mencegah terjadinya tindakan yang mengarah kepada penyimpangan atau Korupsi Kolusi Nepotisme, pegawai tersebut dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan sebagai berikut:

a.    Pengurangan (divestasi) kepentingan pribadi;

b.    Penarikan diri (recusal) dari proses pengambilan keputusan;

c.    Membatasi akses informasi;

d.    Mutasi;

e.    Pengalihan tugas dan tanggungjawab;

f.     Pengunduran diri dari jabatan.

E. Langkah Tindak Lanjut

Seluruh ketentuan dan kebijakan terkait penanganan benturan kepentingan ini agar disosialisasikan kepada seluruh pejabat/pegawai di unit pelayanan masing-masing.

F. Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan agar senantiasa dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh Koordinator Pengawasan untuk menjaga efektivitas dan relevansinya dengan lingkungan yang terus berubah, serta melaporkan pelaksanaannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang.

Rapat ditutup oleh Ketua Pengadilan Negeri Magelang pukul 15.10 WIB.

 

Klik Untuk Mendengarkan Teks Pendukung Untuk Pengguna Difabel