Selamat datang di situs resmi Pengadilan Negeri Magelang   Klik Untuk Mendengarkan Teks Selamat datang di situs resmi Pengadilan Negeri Magelang Pendukung Pengguna Difabel

Articles in Category: Berita / Pengumuman

PERESMIAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (ONE GATE INTEGRATED SERVICE) PENGADILAN NEGERI MAGELANG KELAS IB

on Thursday, 09 November 2017. Posted in Berita / Pengumuman

PERESMIAN  PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (ONE GATE INTEGRATED SERVICE)     PENGADILAN NEGERI MAGELANG  KELAS IB

Magelang, Kamis 9 Nopember 2017,Pengadilan Negeri Magelang Kelas 1B telah meresmikan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU(ONE GATE INTEGRATED SERVICE) PENGADILAN NEGERI MAGELANG KELAS IB, peresmian tersebut dipimpin oleh Ketua Pengadilan Bapak WINARNO, SH. M.H, diikuti oleh Kepala Kejaksaan Magelang, Kepala Kepolisiian Magelang, Kepala Bapas, Pengacara, Lembaga Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Kasubbag Hukum Pemerintah Kota Magelang, para Hakim, Pejabat Struktural, Fungsional serta seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Negeri Magelang Kelas 1B. dalam acara Peresmian tersebut Ketua Pengadilan Negeri Magelang menyampaikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertujuan guna mempermudah pelayanan dan menghindari Praktek KKN dan juga untuk peningkatan pelayanan bagi pencari keadilan Pengadilan Negeri Magelang Kelas 1B .

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ini sebagai wujud Program Pengadilan Negeri Magelang Kelas 1B dalam Rangka mewujudkan wilayah bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), dalam sambutannya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Magelang Kelas 1B mengharapkan dengan diresmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) maka pencari Keadilan dapat dilayani dengan cepat dan untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu adanya komitmen bersama dari seluruh  Pimpinan, Para Hakim dan seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Negeri Magelang Kelas 1B.

SOSIALISASI INTERNATIONAL FRAMEWORK PENGADILAN NEGERI MAGELANG KELAS I B to be MEMBER of INTERNATIONAL CONSORTIUM for COURT EXELLENCE

on Tuesday, 31 October 2017. Posted in Berita / Pengumuman

SOSIALISASI INTERNATIONAL FRAMEWORK PENGADILAN NEGERI MAGELANG KELAS I B                              to be MEMBER of INTERNATIONAL CONSORTIUM for COURT EXELLENCE

Selasa 31 Oktober 2017

By : Winarno. SH. MH.  Ketua PN Magelang 

FRAME WORK (kerangka kerja) merupakan pernyataan yang jelas tentang nilai-nilai fundamental yang harus dipatuhi oleh pengadilan utk mencapai peradilan yg unggul. Kerangka ini juga merupakan sumber untuk menilai kinerja pengadilan terhadap tujuh area C E dan memberikan panduan yang jelas bagi pengadilan yang ingin memperbaiki kinerjanya.

ICCE adalah Konsorsium Internasional yang terdiri dari kelompok dan organisasi dari Eropa, Asia, Australia, dan Amerika Serikat dg missi mengembangkan Kerangka Kerja Internasional untuk Keunggulan Peradila

Tujuan diadakannya FW ICCE Untuk memelihara & mengembangkan kerangka nilai, konsep, dan cara agar pengadilan di seluruh dunia dapat melakukan penilaian sendiri kinerjanya  dan memperbaiki kualitas putusan serta administrasi peradilan untuk capai  court exellence.

Ada empat aktivitas mendasar yg hrs ada dalam Framework ICCE dan masing-masing aspek dijalankan scr kontiniu,  yaitu :

       Pertama, melakukan penilaian sendiri thd kinerja pengadilan dg analisis kinerja di Tujuh area E C

       Kedua, analisis ditujukan utk mengidentifikasi bidang pekerjaan yang perlu dilakukan perbaikan.

       Ketiga, Membuat Rencana Perbaikan pd area yang diidentifikasi untuk perbaikan, buat tindakan yang diusulkan untuk diambil dan hasil yang ingin dicapai.

       Keempat, melakukan pemantauan progres perbaikan melalui proses review suai Rencana Perbaikan

     Keempat langkah proses ini dilakukan scr            yg terdiri dari :                      

Langkah pertama menuju E C adalah penilaian tentang bagaimana pengadilan saat ini dijalankan.

       FWpenilaian mandiri didasarkan pd kuesioner penilaian mandiri, yang memungkinkan pengadilan untuk melakukan penilaian sendiri terhadap kinerjanya dg alat ukur Tujuh area Keunggulan Pengadilan , untuk mengidentifikasi area yg perlu diperhatikan utk kmudian melakukan perbaikan.

       Peran aktif hakim, administrator, dan pegawai pengadilan lainnya dibutuhkan dalam mengevaluasi layanan pengadilan dan tindakan perbaikannya;

        Selain itu, F W melibatkan peran  aktif mitra profesional pengadilan lainnya, termasuk profesi hukum /advokat, jaksa penuntut umum, lembaga penegak hukum, dan lembaga pemerintah dan non-pemerintah lainnya dalam proses self as proses penilaian dirsesment.

Ada dua cara bagi pengadilan untuk melakukan proses penilaian sendiri.

        pertama mencerminkanmetodologi manajemen mutu tradisional dan Kuesioner Penilaian Diri yang canggih (Lampiran A).

       kedua adalah Daftar Periksa Self-Assessment yang disederhanakan(Lampiran E) berdasarkan Kuesioner namun dengan daftar tindakan rinci, sebuah pengadilan yang sangat baik diharapkan dapat melakukan sistem penilaian yang disederhanakan. Daftar Periksa lebih mudah digunakan karena memungkinkan pendekatan dan skor sederhana

       BAGIAN pertama:PENDEKATAN DAN DEPLOYMENT dari Kuesioner membantu menilai apakah pengadilan telah mengembangkan dan menerapkan pendekatan di tujuh area kinerja utama.  Hal ini mengarah pada proses penilaian yang lebih sederhana.

       TABEL PERTANYAAN Pada BAGIAN PERTAMA QUESTIONER

       None     There is no approach and no deployment at all.

       Reactive              An approach exists but it is reactive with little or no evidence of implementation

       .

       Defined               The direction for a planned and prevention-based approach is set. There is evidence of the approach

       being implemented in a few areas.

      

Bagian ke dua: result . Berisi penilaian apakah pendekatan yang diambil telah mencapai efek yang diinginkannya. Keberadaan kebijakan dan prosedur pengadilan tidak dengan sendirinya menjamin keunggulan dalam kinerja pengadilan. Yang penting adalah seberapa efektif kebijakan dan prosedur tersebut dalam memenuhi nilai inti pengadilan dan kebutuhan pengguna masyarakat .

Dalam penilaian, pencapaian Hasil dapat digambarkan sebagai: “keefektifan proses dan tindakan pengadilan.

TABEL QUESTIONER BAGIAN RESULT

       None          No results; no improvement trends; and no targets met.

       Limited          Poor results; some improvement trends in a few indicators; and limited publication of results of initiatives.

Fair                   Performance nears benchmarks in some areas; some improvement trends; and results reported for some key indicators.

       Good          performance levels (average or better) against benchmarks; improvement trends in most key indicators; and results are reported for most key indicators.

       Very Good        performance levels against benchmarks in most key indicators; improvement trends are sustained in most areas; and results are reported for all key indicators.

       Excellent           performance levels against benchmarks in all key indicators; exceptional improvement trends in all areas; and results are reported for all indicators.

PROSES  S E & PEMBENTUKAN TIM PENILAI

       Pengadilan harus melibatkan hakim, petugas pengadilan, dan staf administrasi pengadilan dalam proses penilaian mandiri.

       Perlu menetapkan tim penilai yg mewakili hakim dan staf pengadilan.

       Salinan kuesioner harus diberikan kepada setiap anggota tim penilai. Tim penilaian mandiri perlu mengadakan setidaknya satu sesi perencanaan untuk menentukan prosedur dan jadwal pelaksanaan latihan penilaian mandiri. TIM juga perlu meninjau kuesioner untuk mengidentifikasi informasi dasar yang perlu dikumpulkan untuk memfasilitasi proses penilaian sendiri

       Setiap anggota tim penilai harus mempertimbangkan masing-masing Tujuh Area C E dan mempertimbangkan apa yang telah dilakukan pengadilan atau yang berlaku untuk setiap pernyataan untuk masing-masingArea.

       Skor harus diberikan untuk pendekatan, penerapan, dan hasil. Setelah menyelesaikan penilaian masing-masing, anggota tim harus bertemu untuk membahas penilaian yang mereka berikan untuk setiap pernyataan.

       Jika peringkat yang diberikan oleh anggota tim untuk pernyataan tertentu berbeda, anggota tim harus mendiskusikan dan mencapai kesepakatan .

       Saran untuk reformasi atau perubahan harus dicatat karena akan sangat penting untuk mengembangkan Rencana Peningkatan.

       Klaim apapun ttg tindakan atau area tertentu telah ditangani secara efektif memerlukan bukti nyata melalui pengukuran atau fakta obyektif lain yang menunjukkan dampak positif dari tindakan tersebut. Untuk tujuan penilaian sendiri, tidaklah cukup hanya untuk menyatakan bahwa inisiatif tertentu telah berhasil.

       Skor konsensus untuk setiap pernyataan dalam Area of Excellence kemudian harus ditambahkan untuk menghitung

       skor keseluruhan. Bila seluruh area telah dinilai , maka rata-rata skor tim harus diterapkan. Karena ada banyak pernyataan untuk masing-masing Area, Kerangka tersebut memberikan sistem penilaian tertimbang.

Menganalisis dan mengidentifikasi area untuk perbaikan

       Setelah menyelesaikan Kuesioner Penilaian Diri, pengadilan akan mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan.

       Pimpinan pengadilan memastikan proses perencanaan perbaikan memberikan kesempatan yang luas bagiHakim, pegawai, dan mitra profesional pengadilan untuk dilibatkan.

Rencana perbaikan

       Proses penilaian dan analisis akan mengidentifikasi berbagai masalah yang harus ditangani pengadilan.

       Langkah selanjutnya adalah mengembangkan tanggapan spesifik terhadap area yang memerlukan perhatian. Selama tahap "perencanaan untuk perbaikan" ini, pengadilan harus fokus pada kolaborasi dan konsultasi di pengadilan dan, jika perlu, dengan mitra atau pemangku kepentingan yang relevan.

       Hasil dari tahap ini adalah pengembangan Rencana Peningkatan yang akan memandu kegiatan dan proyek "perbaikan" pengadilan tersebut di tahun berikutnya. Rencana tersebut perlu mengidentifikasi Area Court of Excellence yang relevan;

       Pimpinan mengkoordinir sifat tindakan yang harus diambil dan hasil yang akan dicapai; langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tindakan dan hasil; siapa yang akan terlibat dan siapa yang akan bertanggung jawab untuk memastikan hal itu dilakukan; jangka waktu untuk setiap tindakan; dan akhirnya apa ukuran kesuksesannya.

       Obyek penilaian mencakup kebijakan dan prosedurnya, yang seringkali menghambat penanganan  kasus yang efektif dan efisien, serta  cara dan sumber daya dialokasikan pada tiap kasus yang terdaftar dan waktu penyelesaian perkara.

Lihat Lampiran B (Template model untuk Rencana Perbaikan

PEMANTAUAN PROGRES & REVIEW

       FW menghendaki proses penyempurnaan terus menerus dan mencerminkan sifat siklus proses. Umumnya sekitar satu tahun setelah penilaian diri dan persiapan Rencana Perbaikan, perlu diadakan penilaian  kemajuannya kembali dan menetapkan rencana perbaikan lagi.

       FW mewajibkan pengadilan untuk merampingkan prosedur, efisien dan melibatkan staf dan pengguna pengadilan untuk mengembangkan cara inovatif untuk lebih menggunakan sumber daya yang terbatas secara lebih efisien.

       Proses Reviu harus dapat mendukung dan mendorong inovasi. Dan jika berhasil harus  disebarkan di pengadilan lain. Faktor kunci untuk memastikan perbaikan terus-menerus adalah penerapan praktik pengukuran dan analisis masalah yang baik dan yang terpenting adalah dampak tindakan yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Manajemen yg didasarkan pd anekdot dan "perasaan" tidak memiliki tempat dalam manajemen modern .

       PEMBEDA FW ICCE DENGAN SISTEM ICPE

       1.Pengadilan melakukan SELF EVALUASI /PENILAIAN SENDIRI, sedang pd ICPE penilaian dilakukan oleh TAPM (Dirjen, PT).

       2. Dibentknya TIM PENILAI SENDIRI, dg komposisi keterwakilan seluruh bagian baik Hakim dan Pegawai.

        

Indikator penilaian lebih dalam, include :

       . proses persidangan, penundaan persidangan dan batasan waktu penyelesaian suatu perkara.

       . penghitungan beaya perkara pd tiap perkara, termasuk beaya yg dibebankan pd anggaran negara (DIPA 03).

       Semakin sederhana, semakin cepat, dan  semakin murah akan mendapat  score nilai yg semakin tinggi.

4. Penanganan & penyelesaian eksekusi. Include meminimalisir faktor2 penghambatr pelaksanaan eksekusi.

5. Ukuran keberhasilan penyelesaian perkara bukan hanya pd proses penganan perkara sampai perkara inkrach, namun jauh pada penyelesaian eksekusi.

6. Survei kepuasaa masyarakat lebih mendalam dan luas, baik materi survei (quest) maupun jangkauan subyek survei trmasuk saksi, para pihak berperkara, PH, Jaksa PU, lembaga pemerintah sbg steak holder, LSM terkait, Akademisi dll.

7. Diharuskannya pertemuan berkala antara Pengadilan dan pihak terkait spt steak holder, PH, LSM, Akademisi utk mendapat feedback atas FW n rncana perbaikan.

8. Keterlibatan seluruh elemen scr kolegial baik pimpinan, Hakim, pejabat sturktur, fungsional dan seluruh pegawai dalam setiap tahapan FW ICCE.

9. Seluruh Dokumen dan DP terkait harus diduplikasi dalam bahasa Inggris.  

 ACTION PLAN atas FRAMEWORK Journey to Court Excellence pada PN MAGELANG

  1. Lakukan  penilaian sendiri/Mandiri atas KINERJA PENGADILAN. Obyek penilaian adalah 7 AREA COURT EXELLENCE
  2. Mengukur tingkat kepuasan pengguna pengadilan (Hasil Survei)
  3. HITUNG BEAYA Perkara
  4. Mengukur Tingkat Penyelesaian Perkara
  5. Mengukur ketepatan waktu Proses persidangan
  6. Mengukur Jangka waktu Penahanan sebelum sidang dibuka
  7. Mengukur integritas berkas arsip perkara
  8. Mengukur tingkat tunggakan perkara
  9. Mengukur kepastian tanggal dan waktu  persidangan
  10. Mengukur keterlibatan Hakim/Pegawai dalam Performa Pengadilan
  11. Mengukur Pelaksanaan Perintah Pengadilan (eksekusi)
  12. Menghitung Beaya yg dikeluarkan Negara untuk setiap Perkara
  13. Membuat Rencana Kerja bagi Peningkatan Performa Pengadilan
  14. Membuat Tabel Simetris (aligment) antara Pengukuran /Measure dan Hasil/ Outcome
  15.  Membuat Kebijakan dalam Manajemen Performa Pengadilan
  16.  Membuat Chek ;list Penilaian Mandiri

MATRIK ACTION  PLAN TO BE MEMBER OF ICCE OF PN MAGELANG

1.Minggu ke empat bulan Oktober

2.Minggu ke satu November

a)      Pembuatan FRAME WORK ICCE

b)      Membuat Rencana Kerja

c)       Menyusun TeamWork

       (RAPAT TEAM WORK ICCE)

3.Minggu ke dua November – ke dua Desember

4.Minggu ke tiga Desember

       Evaluasi pelaksanaan pada masing area. Rapat evaluasi.

5.Minggu ke empat Desember

       feed back dari hasil evaluasi dan perbaikan pada masing area.

       Usulan Perbaikan.

       Monitoring dan evaluating pelaksanaan perbaikan.

       Penyampaian laporan n persetujuan MA bagi PN Mgg sbg Member ICCE.

       Input data ke Aplikasi ICCE

Terdaftar sbg Member ICCE

Klik Untuk Mendengarkan Teks Pendukung Untuk Pengguna Difabel